 |
| Sumber gambar : Arah.com |
JELAJAH -- Sesuai Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2016, KPUD Jakarta akan membatasi segala aliran dana kampanye dari setiap pasang calon gubernur dan wakil gubernur. Drs. Sumarno, selaku ketua KPUD Jakarta menuturkan bahwa setiap calon wajib menyetorkan satu rekening untuk dana kampanye mereka kepada KPUD sebelum masa kampanye berakhir. KPUD Jakarta juga membatasi donatur yang ingin membantu dana kampanye kepada masing-masing calon gubernur dan wakil gubernur.
"Untuk setiap individu, KPUD membatasi hanya sebesar 75 juta rupiah untuk membantu dana kampanyenya, sedangkan apabila ada perusahaan yang ingin membantu dibatasi hanya sampai 750 juta. Semua perincian donatur juga wajib diserahkan kepada KPUD Jakarta agar bisa diaudit oleh lembaga audit keuangan yang sudah ditujuk oleh KPUD Jakarta." Jelas Sumarno kemarin, (3/10) bertempat di kantor KPUD Jakarta.
Sumarno juga menambahkan bahwa setiap dana yang masuk ke rekening kampanye akan diaudit, apabila pihak donatur ketika di audit sedang bermasalah maka dana tersebut harus dikembalikan dan tidal boleh digunakan untuk dana kampanye dari setiap calon yang Ada. Selain itu KPUD Jakarta juga memfasilitasi kampanye setiap calon gubernur dalam bentuk baliho, spanduk, dan pamflet.
"Mereka hanya perlu memberikan desain untuk spanduk dan baliho kepada KPUD, lalu kami yang akan memfasilitasi mereka dalam pembuatan spanduk dan baliho yang digunakan untuk kampanye nanti" tutup Sumarno.
Penulis : Achmad Maulana
Editor : Risky Candra
0 komentar:
Posting Komentar